Uncategorized

Cuti itu Hak atau Kewajiban ?

Sejak tahun 2007, Pemerintah sering mengeluarkan Keputusan Bersama (KB) yang ditandatangani oleh tiga menteri tentang hari libur dan cuti bersama. Begitupun dengan tahun 2013 ini, Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah ditetapkan sejak tanggal 19 Juli 2012. Untuk tahun 2013 ditetapkan 14 hari libur dan 5 hari cuti bersama.

Akhir-akhir ini saya merasakan, ada yang aneh dengan adanya cuti bersama. Saya merasa ada hak saya yang terambil tanpa saya sadari. Hal ini disebabkan cuti bersama mengakibatkan cuti tahunan saya ikut terpotong. Saya merasakan kerugian ketika saya hendak mengambil cuti untuk mudik. Tahun ini setelah di potong cuti bersama maka saya mempunyai hak cuti sebanyak 7 hari kerja saja. Untuk perjalanan (PP) saja saya membutuhkan waktu dua hari, kemudian tempat yang ingin saya kunjungi ada dua (orang tua dan mertua) sungguh sangat kurang bagi saya apabila hendak mudik, apalagi tempat yang saya kunjungi di ujung timur Indonesia (Papua). Akhirnya saya bersepakat dengan istri untuk tidak melakukan perjalanan mudik. Cuti saya ditabung saja dan akan saya ambil di tahun 2014.

Saya bukanlah orang hukum tetapi saya ingin berbicara hukum mengenai penetapan cuti bersama. Sewaktu kuliah dulu saya sempat mendapat mata kuliah Pengantar Hukum. Dalam Mata kuliah tersebut kami diajar tentang Azas-azas hukum. Saya sendiri sudah lupa apa saja Azas-azas hukum ? untuk itu saya meminta bantuan kepada om saya yang biasa dipanggil om google. Saya menemukan situs yang mungkin dapat dijadikan referensi, diman dalam satu artikelnya memuat Azas-azas hukum administrasi negara silahkan kunjungi situs http://pkhan.lan.go.id.

Azas Hukum Administrasi Negara, terkait perbenturan antar keputusan:

  1. Lex posterior derogat legi priori, norma yang dibuat kemudian menghapus norma terdahulu;
  2. Lex superiori derogat legi inferiori, norma yang superior menghapus norma yang inferior;
  3. Lex spesialis derogat legi generali, norma yang khusus menghapus norma yang umum;
  4. Lex superior prior derogat legi inferiori, norma superior yang terdahulu menghapus norma inferior yang dibuat kemudian;
  5. Lex superior generalis derogat legi inferiori, norma umum yang superior menghapus norma khusus;
  6. Lex prior spesialis derogat legi posteriori generali, norma spesialis terdahulu menghapus norma umum yang dibuat kemudian.

Terkait hal ini saya ingin mengatakan bahwa Keputusan Bersama seharusnya tidak berlaku karena kalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dapat dilihat pada azas nomor 2 (Lex superiori derogat legi inferiori) dan nomor 4 (Lex superior prior derogat legi inferiori). Selanjutnya yang bertindak Superiori adalah PP Nomor 24 Tahun 1976 sedangkan yang bertindak sebagai Inferiori adalah SEB.

Hal-hal yang menurut saya tidak sejalan yaitu :

  1. KB berlaku untuk seluruh PNS di wilayah Republik Indonesia, artinya seluruh PNS di Republik ini harus mengambil cuti bersama. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 1.a PP 24 Tahun 1976 yaitu Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah “Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya”. Bila mengacu pada pasal ini maka KB hanya berlaku untuk Kementerian yang menerbitkan KB yaitu Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya untuk PNS diluar Tiga Kementerian tersebut dapat tidak melaksanakan Cuti Bersama karena tidak termasuk dalam kekuasaan 3 Kementerian yang menerbitkan KB.
  2. KB menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 PP 24 tahun 1976 yaitu jenis cuti terdiri dari Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti diluar tanggungan negara. Maka seharusnya seluruh PNS di Republik Indonesia tidak boleh mengambil cuti bersama, karena tidak tercantum sebagai jenis cuti PNS dalam PP 24 tahun 1976.
  3. Pelaksanaan Cuti Bersama Mengurangi Hak Cuti Tahunan. Hal ini menurut saya yang paling memberatkan saya sebagai PNS. Telah kita ketahui bersama bahwa salah satu hak dari seorang pegawai adalah hak mendapatkan cuti tahunan, dimana telah diatur bahwa hak seorang pegawai iuntuk melaksanakan cuti tahunan adalah 12 hari setiap tahunnya. Apabila Cuti Bersama yang notabene tidak saya inginkan, tapi memotong hak cuti saya, bukankah ini sebuan penzaliman ?. Dengan kata lain pemerintah memaksa saya untuk melaksanakan cuti yang merupakan hak saya, sama saja saya menjalankan sebuah kewajiban, bukan lagi sebuah hak seorang PNS. Bayangkan bila Cuti bersama ada 12 hari. Lalu apa gunanya Cuti Tahunan ?, apa hakikat cuti sesungguhnya? hak atau kewajiban ?.

Setidaknya menurut saya ada tiga hal sebagaimana saya sebut diatas yang tidak sejalan, dan cenderung keputusan ini tidak berpihak pada para pegawai. Sayapun yakin tidak hanya saya sendiri yang tidak menginginkan cuti bersama. Bila ada teman-teman yang setuju dengan pendapat saya bisa memberikan komentar pada tulisan ini.

About molen

Maulana riska.. bungsu dari tiga bersaudara. berusaha selalu berpikir positif dan menuliskan tentang kehidupan menurut pandangannya. Seorang PNS yang ingin selalu maju dengan Go.. Blog..!!!

Discussion

6 thoughts on “Cuti itu Hak atau Kewajiban ?

  1. Hmm …
    ini diskusi menarik nih …
    Cuti itu bisa menjadi Hak … karena setiap karyawan sekali sekala perlu melakukan apa yang ingin dia lakukan … libur dari bekerja …

    Cuti itu bisa menjadi kewajiban … karena setiap karyawan itu perlu selingan agar tidak jutek yang mengakibatkan produktifitas menurun …
    🙂

    Salam saya Mol

    Posted by nh18 | April 4, 2013, 12:42 pm
  2. mestinya namax libur bersama so pns atw bkn d beri bonus lbur krn merayakam hr2 tertentu ttp pd hakikatx tdk memotong hak cuti tahunan pns,bukankah aturanx berbeda so pemberlakuanx jg shrzx berbeda dunk🙂

    Posted by mbakyu cantik | April 5, 2013, 3:53 pm
  3. seandainya yg nomor 1 di jlankn wah berarti saya ttp kena KB ttg cuti bersama dunk……

    Posted by myxnaura | April 6, 2013, 7:08 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s