Uncategorized

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012

Mulai Tanggal 01 Januari 2013 berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor (selanjutnya disebut PMK) 190 Tahun 2012. PMK 190 ini mengatur Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Dengan berlakunya PMK 190 maka peraturan sebelumnya yang mengatur tata cara pembayaran APBN dinyatakan tidak berlaku.

Dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang terbit sebelumnya, PMK 190 sangat detil hingga menyentuh hal-hal teknis mengenai pencairan APBN. Berawal dari penunjukan Pejabat Perbendaharaan hingga yang terakhir yaitu Pertanggungjawaban. Tulisan ini hanya membahas perbedaan  mendasar berkenaan dengan pencairan APBN.

Adapun alur pencairan APBN yaitu ada dua :

  1. Pencairan melalui SPM LS, yaitu setelah menerima tagihan, maka PPK memeriksa kelengkapan pendukung, kemudian menerbitkan SPP (Surat Perintah Pembayaran), SPP dan bukti pendukung diserahkan kepada PPSPM yang kemudian diteliti dan diuji. Apabila telah benar maka PPSPM menandatangani SPP kemudian menerbitkan SPM-LS untuk di serahkan ke KPPN;
  2. Pencairan melalui SPM-GU, yaitu setelah menerima tagihan, maka PPK memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk membayar tagihan dengan menggunakan dana UP yang tersedia. Apabila dana UP yang telah dipergunakan mencapai 50% maka Bendahara memeberitahu PPK, kemudian PPK menerbitkan SPP yang beserta bukti pendukung diserahkan kepada PPSPM untuk diuji kemudian diterbitkan SPM-GU untuk diserahkan ke KPPN.

Pengajuan SPM ke KPPN :

  1. SPM-GU disertai kelengkapan ADK (tidak perlu dilampirkan SPTB dan SSP);
  2. SPM-LS disertai kelengkapan ADK dan dokumen pendukung (daftar nominatif, ADK dan resume kontrak,dll)
  3. SPM- UP disertai kelengkapan ADK dan surat pernyataan.

Mengenai Uang Persediaan (UP) :

  1. UP diberikan kepada satuan kerja untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran sejumlah seperdua belas dari pagu yang boleh diberikan UP;
  2. Ada perubahan format Surat Pernyataan UP;
  3. UP dapat diganti (GU) setelah mencapai realisasi 50%;
  4. Bila dua bulan tidak dipertanggungjawabkan (GU) maka KPPN membuat surat teguran;
  5. Bila bulan ketiga tidak dipertanggungjawabkan (GU) maka KPPN memotong sebanyak 25% dari UP yang diambil;
  6. Bendahara dapat membayar kepada satu penerima hingga nilai 50 juta rupiah;

Hal-hal lain mengenai PMK ini dapat kita diskusikan disini, terimakasih.

Untuk mendownlad PMK 190, dapat di klik disini ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/pmk/2012/PMK_190_pmk05_2012/

About these ads

About molen

Maulana riska.. bungsu dari tiga bersaudara. berusaha selalu berpikir positif dan menuliskan tentang kehidupan menurut pandangannya. Seorang PNS yang ingin selalu maju dengan Go.. Blog..!!!

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.